Bupati Aceh Selatan H. Azwir, S.Sos Dukung Peningkatan Fasilitas TPA Pasie Rasian

Kategori : Wisata & Lingkungan Jumat, 22 Februari 2019

Bupati Aceh Selatan H Azwir S.Sos menyatakan sangat  mendukung peningkatan fasilitas   Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Pasie Rasian, Kecamatan Pasie Raja.

Hal itu disampaikannya  saat peresmian fasilitas pendukung dan penunjang TPA di Gampong Pasie Rasian, Kamis, 21 Februari 2019.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Satker PSPLP Aceh Yusrizal ST  MT, para Asisten, kepala SKPK, para Camat, beserta unsur Forkopimcam Pasie Raja, Imum Mukim dan Keuchik.

"Saya sangat mendukung dan  menyambut baik program yang telah direalisasikan oleh kementerian PUPR melalui Kasatker PSPLP Aceh  di Aceh Selatan ini," ucap Bupati H Azwir.

Atas permintaan Kasatker PSPLP Aceh, terkait ketersediaan tanah untuk pembangunan sel sampah baru, Bupati Aceh Selatan H. Azwir, S.Sos menyambut baik serta menyanggupi dan akan menyiapkan lokasi tanahnya.

"Kami mengharapkan program bantuan yang telah direalisasikan dari Kementerian PUPR ini terus berlanjut ke depannya,” harapnya.

Namun pada bagian lain, bupati juga mengharapkan fasilitas   yang telah dibangun ini hendaknya dapat dijadikan  kawasan yang menyejukkan dan menyenangkan.

"Dalam arti kata, keindahan itu bukan semata - mata hanya  tanaman bunga, melainkan ditanamnya pohon - pohon pelindung  yang menyejukkan," ujarnya.

Begitu juga, sebutnya,  di setiap SKPK di pusat ibu kota Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan yang merupakan kota mungil masih terlihat didominasi tanaman bunga.

"Namun alangkah lebih indahnya lagi, setiap SKPK mau  menanam pohon - pohon pelindung  yang menyejukkan," sarannya.

Sebelumnya,  Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Selatan Mirjas Saputra S. Si menjelaskan, luas areal TPA 5,3 hektar milik Pemerintah Aceh Selatan merupakan satu satunya TPA yang ada di Aceh Selatan.

"Di areal ini mulai dibangun landfiil dan kolam lindi sejak tahun 2012 melalui sumber dana APBN Kementerian PUPR, namun waktu itu metode dan perlakuaannya masih Open Dumping yaitu sampah dibuang begitu saja tanpa perlakuan lebih lanjut," jelasnya.

Namun, lanjutnya, sejak akhir tahun 2015 metode perlakuan dan pembuangan sampah di TPA ini sudah berkembang menjadi Controlled Landfiil karena saat ini secara berkala dan periodik sampah yang dibuang kesini diratakan dan dipadatkan dengan alat berat serta ditutup dengan tanah.

Pada tahun 2016 dilaksanakan pembangunan IPLT dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Satker PSPLP Prov.  Aceh.  Bantuan hibah alat berat dan alat angkut terdiri dari yaitu, 1 unit Excavator, Buldozer, Truck Sampah, Truck Tinja  dari Satker PSPLP - PUPR.

Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Penunjang TPA ( tahun 2017) terdiri dari pagar keliling TPA, Hanggar Alat Berat, Jembatan Timbang, Gudang, Doorsmeer, Sarana MCK, Laboratorium, dan Rumah Dinas Petugas

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kasatker PSPLP Yusrizal ST,MT dan ibu Tuti selaku PPK beserta seluruh jajarannya atas perhatian dan bantuannya sehingga telah terwujud berbagai fasilitas sanitasi dan persampahan di Aceh Selatan,” ungkap Mirjas.

Pada kesempatan itu, Mirjas mengharapkan kepada Bupati Aceh Selatan H. Azwir, S.Sos untuk segera membentuk UPTD TPA Pasie Rasian. Langkah itu bertujuan agar pengelolaan TPA dimaksud lebih maksimal dan efektif.

Selain itu, sambungnya,  sejak beberapa tahun terakhir pihaknya juga sering menerima keluhan dari para Camat, karena diwilayahnya tidak tersedia TPA. Seperti dari wilayah Trumon Raya dan Labuhanhaji Raya dengan letaknya persis diperbatasan Aceh Selatan sangat jauh untuk membuang sampah atau tinja ke Pasie Raja.

“Melihat kondisi itu, kami pikir sudah sewajarnya dibangun TPA baru di wilayah Trumon Raya dan Labuhanhaji Raya,” pintanya

Kepala Satker PSPLP Aceh Yusrizal ST  MT dalam kata sambutannya, mengakui kegigihan Kepala  DLH Aceh Selatan  untuk mewujudkan TPA, karena biaya pembangunan fasilitas itu  terlalu mahal.

"Fasilitas pendukung yang telah dibangun di TPA Pasie Rasian baik sumber APBK, APBA/Otsus maupun APBN tergolong sudah lengkap. Namun sayangnya, dari fasilitas yang telah dibangun itu belum mampu menghasilkan PAD yang signifikan bagi daerah," ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya dasar hukum baik Qanun atau Perbup, maka  instansi terkait telah memiliki kekuatan hukum untuk memungut sampah dan menyedot tinja di rumah-rumah penduduk dengan besaran retribusi tertentu.

“Sasaran utama yang harus dipungut retribusi terlebih dahulu adalah rumah-rumah PNS. Jika ada yang tidak membayar dikenakan sanksi tegas,” ungkapnya.

Disebutkan, program itu  akan memberikan keuntungan ganda bagi daerah dan masyarakat Aceh Selatan. Yakni selain memberikan kontribusi PAD bagi daerah.

Juga untuk mencegah munculnya penyakit gizi buruk dan stunting bagi anak-anak setempat akibat tidak sehatnya kondisi lingkungan disekitar tempat tinggalnya.

“Kemajuan suatu daerah tetap diawali dari sehatnya lingkungan. Contohnya seperti Kota Surabaya dan Makassar. Di daerah-daerah maju, penyedotan tinja dirumah-rumah penduduk tidak lagi menunggu panggilan, tapi memang sudah terjadwal," pungkasnya. (IS).

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32