DPRK Aceh Selatan Usulkan Tgk. Amran jadi Bupati Aceh Selatan Definitif

Kategori : Pemerintahan Kamis, 05 Maret 2020

Tapaktuan,Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan menggelar rapat paripurna pemberhentian dengan hormat Alm. H. Azwir S.Sos dari jabatan Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023, Kamis (5/3/2020).

Secara bersamaan, DPRK Aceh Selatan juga mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Aceh Selatan Tgk. Amran menjadi Bupati Aceh Selatan definitif serta usulan pemberhentian wakil bupati sisa masa jabatan periode 2018-2023.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRK Aceh Selatan, Teuku Bustami SE didampingi Wakil Ketua II Ridwan A.Md. Turut hadir Forkopimda, Sekdakab H Nasjuddin SH MM, para Asisten, kepala OPD, dan ketua Partai Politik (Parpol) pengusung dan pendukung pasangan Alm. H. Azwir - Tgk. Amran (Azam) pada Pilkada 2018 lalu.

Wakil Ketua I DPRK Aceh Selatan Teuku Bustami dalam kata sambutannya mengatakan, digelarnya rapat paripurna menindaklanjuti hasil rapat badan musyawarah (Banmus) DPRK pada tanggal 3 Maret lalu.

"Rapat Banmus tersebut digelar menindaklanjuti surat Plt. Bupati Aceh Selatan Nomor : 130/125/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal usulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati Aceh Selatan," ujarnya.

Dengan melampirkan salinan dan petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.11-6115 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan.

Kemudian, akta kematian Nomor : 1101-KM-27122019-0002. Salinan dan petikan Keputusan Mendagri Nomor : 132.11-6116 Tahun 2018 tentang pengangkatan Wakil Bupati Aceh Selatan.

"Surat Plt. Bupati Aceh Selatan merupakan syarat untuk dilaksanakannya proses pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Aceh Selatan," sebutnya.

Sedangkan, sambungnya, lampiran dari surat itu merupakan bagian dari syarat-syarat yang harus disampaikan nantinya kepada Mendagri melalui Gubernur Aceh sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Dijelaskannya lagi, bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Pasal 78 ayat (1) UU Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena, meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.

"Sesuai aturan tersebut, maka pemberhentian dengan hormat Bupati Aceh Selatan karena meninggal dunia disampaikan oleh pimpinan DPRK Aceh Selatan dan mengusulkan pengesahan pemberhentiannya kepada Mendagri melalui Gubernur Aceh," ucapnya.

Seiring diusulkan pemberhentian dengan hormat Bupati Aceh Selatan, maka wakil bupati yang saat ini ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan, harus pula diusulkan pengesahan pengangkatannya sebagai Bupati sisa masa jabatan 2018-2023.

Dengan diusulkannya pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Aceh Selatan Tgk. Amran menjadi Bupati Aceh Selatan definitif dalam rapat paripurna tersebut, maka DPRK Aceh Selatan sekaligus juga mengusulkan pengesahan pemberhentian Tgk. Amran dari jabatan Wakil Bupati.

"Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 huruf G UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh," jelas Teuku Bustami.(IS)

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32